Namun menurutnya pemerintah dianggap belum mampu mengambil tindakan berani dalam kebijakan ini karena tekanan politis lebih besar dibanding keputusan birokrasi.
"Padahal imbas dari infrastruktur itu berimplikasi pada kemampuan belanja modal, kemudian investasi yang bisa menyerap banyak tenaga kerja," katanya saat dihubungi INILAH.COM di Jakarta, Rabu (22/8/2012).
Pemerintah walaupun punya peluang bermitra dengan swasta dalam mengembangkan pengembangan infrastruktur, namun menurutnya tetap saja swasta hanya menyentuh dalam tataran teknis.
"Swasta hanya bermain dalam wilayah tanah, atau proyek teknis, sedangkan pemerintah bisa menjangkau fundamental ekonomi," ujarnya.
Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2013, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.139 triliun dalam RAPBN 2013 dari APBNP 2012 sebesar Rp1.069,53 triliun. Belanja pemerintah tersebut untuk belanja pegawai sebesar Rp241,12 triliun, belanja barang sebesar Rp159,15 triliun, dan belanja modal sebesar Rp193,83 triliun
